SOSIALISASI TENTANG LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA TAHAP I DAN II TAHUN 2018 KABUPATEN ACEH TENGAH

Kategori : Government Sabtu, 29 September 2018

Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung. Keuangan Kampung dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif dan dilaksanakan dengan tertib serta disiplin anggaran. Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik sesuai asas Pengelolaan Keuangan Kampung sebagaimana disebutkan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

  • Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa;
  • Akuntabel yaitu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa;
  • Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan Desa mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa;
  • Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan Desa harus mengacu pada norma, standard dan prosedur.

Pengelolaan Keuangan Kampung adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Kampung sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,pasal 103 dan 104, selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBKampung, Reje Kampung juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKampung kepada Bupati setiap akhir Tahun Anggaran yang ditetapkan dengan Qanun Kampung. Laporan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung kepada Bupati melalui Camat setiap akhir Tahun Anggaran. Proses pertanggungjawaban keuangan Kampung dimulai dengan urutan sebagai berikut :

  1. Reje Kampung menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKampung kepada Bupati Aceh Tengah setiap akhir Tahun Anggaran.

  2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKampung yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan ditetapkan melalui Qanun Kampung dengan lampiran

    1. Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKampung Tahun Anggaran berkenaan;

    2. Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 DesemberTahun Anggaran berkenaan;

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKampung merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung. Fungsi Laporan dana Kampung sebagai salah satu alat pengendalian untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan,dana Kampung dan mengevaluasi kendala, hambatan, masalah, faktor-faktor berpengaruh, keberhasilan, dan sebagainya terkait pelaksaan kegiatan dana Kampung. Selain itu laporan dana desa juga merupakan salah satu syarat pencairan dana desa tahap selanjutnya. Salah satu syarat pencairan dana desa yaitu harus memenuhi maksud Pasal 100 Ayat (1) poin c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Keuangan nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, bahwa Penyaluran Dana Desadari RKUN ke RKUD setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisikdan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dengan ketentuan bahwatahap II berupa Laporan realisasi penyaluran Dana DesaTahap I dan Laporan Konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian Output Dana Desa tahap I.

Menindaklanjuti norma, standard dan prosedur ketentuan diatas, maka Tim Pengelola Laporan Dana Desa Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah mengundang Pegawai Kecamatan yang menangani Dana Desa serta Reje Kampung yang diwakili oleh Pendamping Desa untuk mengikuti Sosialisasi Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa Tahap I dan II Tahun 2018 Kabupaten Aceh Tengah (sesuai Surat Undangan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 900/481/03/BPKK/2018 tanggal 17 September 2018). Acara Sosialisasi tersebut diselenggarakan di Aula Badan Pengelolaan Keuangan kabupaten Aceh Tengah padatanggal 19 September 2018.

Acara tersebut dibuka oleh Bapak NUKMAN, S.Sos, MM (Sekretaris BPKK Aceh Tengah) didamping Bapak LAHAT, SH (Kabid Perbendaharaan BPKK Aceh Tengah) dan  Bapak MUHAMMAD FADLAN, S.H.,M.Ec.Dev (Pelaksana Seksi Bantuan Keuangan dan Pembiayaan Bidang Anggaran BPKK Aceh Tengah.).Pemaparan materi diisi oleh MUHAMMAD FADLAN, S.H., M.Ec.Dev dengan pokok bahasan yaitu belum dipenuhinya Laporan Konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian Output Dana Desa sampai tahap II. Mengingat dokumen dimaksud merupakan persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap III Tahun 2018. Adapun hasil dari sosialisasi tersebut adalah :

  1. Reje kampung harus membuat laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa sampai tahap II Tahun 2018 dengan aplikasi SISKEUDES.
  2. Reje kampung juga harus membuat laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa sampai tahap II Tahun 2018 tanpa aplikasi SIKEUDES (manual/program excel), dimana nantinya dibuat menjadi dua laporan dengan ketentuan :
    • Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Tahap I 20%

    • Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Tahap II 40%

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan kampung di Kabupaten Aceh Tengah maka butuh perhatian/komitmen Reje Kampung untuk secepatnya menyampaikan Laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa sampai Tahap II  Tahun Anggaran 2018 kepada Bupati Aceh Tengah Cq. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah paling lambat tanggal 26 September 2018 dalam rangka memenuhi persyaratan penyaluran Dana DesaTahap III Tahun 2018.

 

 

 

 

 

 

Sosial

Sholat

Kota: Takengon
Lat: 4.62
Lng: 96.84