ACARA SOSIALISASI TATACARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH (TP-TGKD) TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. ACEH TENGAH

Kategori : Government Kamis, 14 November 2019

Majelis Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain di lingkungan Pemerintah Kab. Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019 telah dibentuk sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lainnya, dan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaiaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bedahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah

 

 

 

 

Bahwa dengan telah beralihnya tanggungjawab pelaksanaan Majelis dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaiaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (MP-PTGKD) yang sebelumnya dikelola oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah dan saat ini telah dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah hal tersebut diterapkan sesuai dengan Permendagri Nomor 133 tahun 2018 pasal 8 ayat (1) untuk membantu tugas majelis dibentuk sekretariat majelis. Ayat (2) sekretariat majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh unit kerja pada skpkd

Acara Sosialisasi dimaksud dihadiri oleh para Asisten dan Kepala Bagian  Setdakab serta 50 OPD dalam Kabupaten Aceh Tengah dan dalam rangka mempertahankan opini WTP, pembentukan Tim Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TP-TGKD) terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain, sangat diperlukan karena tugas dan wewenangnya untuk melakukan verifikasi dan pemeriksaan atas dokumen kasus kerugian negara/daerah yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun karena kelalaian yang di lakukan oleh pegawai negeri sipil bukan bendahara atau pejabat lainnya, hal tersebut sudah menjadi tanggungjawab oleh masing-masing PNS yang terindikasi dan atau telah menjadi tersangka. Salah satu tujuan pelaksanaan TP-TGKD adalah agar dapat meminimalisir kerugian daerah, dan mampu memberi efek jera kepada pelaku.

Bupati Aceh Tengah dalam acara ini diwakili oleh Asisten Administrasi umum yang sekaligus membuka acara dimaksud beliau menyampaikan salah satu arahan yaitu bahwa jika ada indikasi atau kasus kerugian baik itu berupa Uang atau Barang Milik Daerah (BMD) pada OPD saudara segera laporkan kepada TP-TGKD sehingga indikasi/kasus tersebut dapat diatas sebelum diaudit atau menjadi temuan dalam catatan laporan keuangan daerah yang diaudit oleh BPK-RI.

Dan setelah acara dimaksud selesai para peserta Sosialisasi melakukan peninjauan di ruang Sidang Majelis Penyelesaiaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang berada di sebelah Barat Aula BPKK Aceh Tengah.

 

Sosial

Sholat

Kota: Takengon
Lat: 4.62
Lng: 96.84